Kekaisaran Romawi (bahasa Latin: Imperium Romanum) adalah periode pasca-Republik peradaban Romawi kuno, ditandai dengan bentuk pemerintahan otokrasi dan wilayah kekuasaan yang lebih luas di Eropa dan sekitar Mediterania.
Republik Romawi yang betahan selama 500 tahun dan lebih dulu ada, telah melemah dan runtuh melalui beberapa perang saudara.[nb 2] Beberapa peristiwa banyak diajukan sebagai penanda peralihan dari Republik menjadi Kekaisaran, termasuk penunjukan Julius Caesar sebagai diktator seumur hidup (44 SM), Pertempuran Actium (2 September 31 SM), dan pemberian gelar Augustus kepada Oktavianus oleh Senat (4 Januari 27 SM).
Pada dua abad pertamanya, Kekaisaran Romawi mengalami kestabilan dan kemakmuran, sehingga periode tersebut dikenal sebagai Pax Romana ("Kedamaian Romawi"). Romawi ini mencapai wilayah terluasnya di bawah kaisar Trajanus: pada masa pemerintahannya (98 sampai 117 M) Kekaisaran Romawi menguasai kira-kira 6.5 juta km2 permukaan tanah. Pada akhir abad ke-3 M, Romawi menderita krisis yang mengancam keberlangsungannya, namun berhasil disatukan kembali dan distabilkan oleh kaisat Aurelianus dan Diokletianus. Umat Kristen bangkit berkuasa pada abad ke-4 ketika pemerintahan ganda dikembangkan di Barat Latin dan Timur Yunani.
Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada 476 M setelah Romulus Augustus dipaksa untuk menyerah kepada pemimpin Jermanik, Odoaker. Sementara Kekaisaran Romawi Timur terus berlanjut hingga Abad Pertengahan sebagai Kekaisaran Bizantium, yang pada akhirnya runtuh pada tahun 1453 dengan meninggalnya Konstantinus XI dan penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmaniyah yang dipimpin oleh Mehmed II.
Karena wilayahnya yang luas dan jangka waktunya yang lama, institusi dan kebudayaan Romawi memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan bahasa, agama, arsitektur, filsafat, hukum, dan bentuk pemerintahan di daerah-daerah yang dikuasainya, khususnya di Eropa. Ketika bangsa Eropa melakukan ekspansi ke belahan dunia lainnya, pengaruh Romawi ikut disebarkan ke seluruh dunia.
Kekuasaan Kaisar (atas imperiumnya), paling tidak secara teori, adalah berdasarkan kekuasaannya sebagai Tribunus (potestas tribunicia) dan sebagai Prokonsul Kekaisaran (imperium proconsulare). Secara teori, kekuasaan Tribunus (sebagaimana sebelumnya kekuasaan Tribunus Pleb di masa Republik Romawi) membuat seorang Kaisar dan jabatannya menjadi tak dapat dipersalahkan (sacrosanctus), dan memberikan Kaisar kekuasaan untuk mengatur pemerintahan Romawi, termasuk kekuasaan untuk mengepalai dan mengontrol Senat.
Kekuasaan Prokonsul Kekaisaran (sebagaimana sebelumnya kekuasaan gubernur militer, atau prokonsul, di masa Republik Romawi) memberinya wewenang atas tentara Romawi. Ia juga mendapat kekuasaan yang di masa Republik merupakan hak dari Senat dan Majelis Romawi, antara lain termasuk hak untuk menyatakan perang, meratifikasi perjanjian, dan bernegosiasi dengan para pemimpin asing.
Kaisar juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan oleh para Censor, termasuk kekuasaan untuk mengatur keanggotaan Senat. Selain itu, Kaisar juga mengendalikan lembaga keagamaan, karena sebagai kaisar ia adalah Pontifex Maximus dan merupakan salah satu anggota pimpinan dari keempat lembaga keagamaan Romawi. Perbedaan-perbedaan wewenang tersebut meskipun jelas di masa awal Kekaisaran, akhirnya mengabur dan kekuasaan Kaisar menjadi kurang konstitusional dan semakin monarkis.
0 komentar:
Posting Komentar